JEJAK.CO, Sumenep – Masyarakat Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Sumenep, Jawa Timur, tetap menaruh harapan agar listrik di pulaunya segera menyala 24 jam.
Tahun demi tahun masyarakat ‘berpuasa’ menunggu pembangunan listrik cepat purna sehingga dapat menerangi rumah-rumah warga.
Sayangnya, kepercayaan itu pudar satu persatu dikarenakan pemerintah setempat sampai kini belum juga memberi kepastian.
Hal ini diceritakan Dedes Sahputro, Ketua IKA PMII Giliraja. Ia menilai masyarakat Pulau Giliraja selalu memperoleh perlakukan pengecualian dari pemerintah daerah.
“Kita di PHP-in setiap tahun,” ujarnya dengan nada kesal, Selasa, (17/8/2021).
Ia bercerita, sekitar beberapa minggu lalu, pihak PLN telah melakukan registrasi KWH Meter kepada masyarakat untuk pendataan pengguna saluran listrik.
Namun, jumlah pendaftar masih tergolong minim, sehingga kebutuhan terhadap kuota prasyarat listrik seperti yang diinginkan PLN tidak terpenuhi.
Dedes menjelaskan, jika sesungguhnya masyarakat bukan tidak mau ikut mendaftar, namun masyarakat masih menyimpan keraguan terhadap pemerintah. Mereka khawatir setelah mendaftar namun janji listrik segera menyala tak kunjung ada kepastian.
Alhasil, masyarakat sampai sekarang tetap bertahan menggunakan aliran listrik yang dibelinya sendiri, seperti tenaga surya dan mesin diesel.
“Karena sudah punya tenaga surya, sudah punya mesin sendiri, sedangkan melihat kondisi proyek kelistrikan ini masih belum ada saluran kabel yang tersambung ke rumah, ini kan belum. Jadinya ragu masyarakat,” bebernya.
Bagi Dedes, PLN selalu melihat masalah ini dari kacamata bisnis, daripada kemaslahatan banyak orang ketika prasyaratnya harus mempertimbangkan ketentuan kuota KHW Meter.
“Ya kalau tidak mencukukupi kuota yang ditentukan PLN, kan takut rugi PLN melanjutkan ini,” tuturnya.
Memang benar, kata Dedes, pembangunan fisiknya sudah dipasang di antaranya adalah tiang pancang, kabel dan kantor PLN nya.
“Sebenarnya sudah banyak, bangunan, dan tiang-tiang listrik, termasuk kabelnya itu sudah,” jawabnya.
Hanya saja, tahapan finishing sampai sekarang tak kunjung mendapat kepastian. Padahal penantiannya, sudah dilabuhkan sejak 2013 silam. Bagi mereka, masalah listrik ini banyak memakan pikiran dan tenaga untuk mewujudkan impian rumah-rumah mereka teraliri listrik sehari semalam.
“Tapi finishing dari pekerjaan ini kan masih belum selesai, nah selesainya ini sampai kapan, dan ini jadi perdebatan panjang bagi masyarakat Giliraja, masyarakat itu bertanya. Jadi ini hanya menjadi program yang tak kunjung selesai ,” jawab mantan aktvis PMII itu, melampiskan penantiannya.
Ia memberi tawaran, agar pemerintah perlu memberi bukti terlebih dahulu, yaitu menghidupkan listrik di satu desa. Hal ini dilakukan supaya dapat menaruh kepercayaan kembali terhadap masyarakat setempat.
“Sebenarnya saya berharap, harus ada bukti awal dulu, misalkan satu desa atau beberapa rumah yang harus dihidupkan. sehingga masyarakat kembali punya semangat, biar masyarakat semangat untuk mendaftar, sebab ada yang nyata hidup,” harapnya.
Meski tak kunjung selesai, semua masyarakat sebenarnya tetap menaruh harapan besar kepada pemerintah setempat untuk segera menuntaskan kelistrikan di pulaunya.
“Saya berharap ada audiensi lagi ke pemkab, utamanya bupati sumenep dan dinas terkait mempertanyakan kepastian dulu, sampai kapan ini, kan belum ada kejelasan lagi,” tutupnya.
Sementara keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Moh Ramli menjelaskan, program penyelesaian PLTD Giliraja tinggal tahap serah terima.
“PLTD Pulau Giliraja kita terus on proses untuk serah terima operasi (STO) ke PLN, jadi sudah mempertemukan paralegal bagian hukum pemkab dengan bagian hukum PLN,” terangnya saat dikonfirmasi.
Ia melanjutkan, pandemi menjadi salah satu gangguan kenapa PLTD Giliraja tak kunjung lakukan tahapan final.
“Cuma memang momen pandemi ini, sedikit mengganggu karena pertemuan-pertemuan selalu lewat daring,” Imbuhnya.
Ramli menceritakan bahwa sebenarnya tahapan finalnya akan jatuh pada bulan ini, hanya saja beberapa faktor menjadi penghambat.
“Target kami sebetulnya satu bulan ini, cuma kan tergantung kedua belah pihak, pihak pemkab dengan pihak PLN,” katanya.
“Ya ini kan ada hal-hal teknis yang harus di penuhi pertimbangan hukum semuanya, kami proses. SK Bupati sudah selesai, SK aset pemkab yang akan dioperasikan bahasa normatifnya. Tinggal kita kongkritkan dalam bentuk MoU dengan PLN, ini yang belum sama-sama kita tandatangani. Kan endingnya ada tanda tangan kedua belah pihak,” sambungnya.
Di sisi lain, menurutnya masih ada beberapa hal yang menjadi permintaan PLN yang harus dipenuhi.
“Posisi saat ini masih dalam kajian kedua belah pihak. Sebab pengelolaan aset pemkab itu kan harus hati-hati. Cuma memang kemarin ada PLN minta beberapa pending item, ada beberapa hal yang harus dilengkapi dulu dan sekarang kita sudah berupaya melengkapi dulu. Seperti minta air, penyediaan air bersih, seperti kantornya sudah berjalan,” ungkapnya.
Meski begitu, Ramli tetap berupaya semuanya cepat terselesaikan. Sebab ini merupakan kebutuhan masyarakat Giliraja.
“Kita sambung doa, semoga cepat selesai, kasian masyarakat,” harapnya.
Penulis : Rifand NL
Editor : Ahmad Ainol Horri
