JEJAK.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bahas penanganan banjir dengan Dinas PUTR.
Dalam pertemuan itu juga bahas adanya pemangkasan anggaran dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Dalam rapat terungkap, penanganan banjir perkotaan dan di wilayah kecamatan ternyata membutuhkan penanganan khusus. Selain itu membutuhkan angggaran tidak sedikit,” kata Akhmadi Yasid, anggota Komisi III DPRD Sumenep.
Yasid menuturkan, penanganan banjir untuk jangka panjang, butuh anggaran besar. Yasid menyebut, anggaran untuk membuat saluran air baru di Jl Trunojoyo, minimal butuh anggaran sekitar Rp 25 miliar. Sehingga pemerintah daerah butuh bantuan dana pusat untuk menuntaskan masalah banjir yang terjadi setiap tahun.
“Selain membuat saluran, ternyata kita harus meninggikan jalan di Jl Trunojoyo, juga butuh anggaran besar, agar tidak ada banjir rutin disana,” imbuhnya.
Politisi PKB ini juga menyampaikan bahwa
Dinas PUTR merencanakan pembangunan embung di Desa Sendir. Hal itu untuk mengatasi dampak banjir di Kecamatan Batuan, Saronggi dan Kecamatan Lenteng.
Pembangunan embung itu diperkirakan menelan anggaran yang dipperkirakan sampai Rp 25 miliar, karena ada pembebasan lahan juga,” bebernya.
Penanganan paling cepat yang bisa dilakukan untuk banjir perkotaan, yakni normalisasi saluran Jl Trunojoyo dan pembuatan talangan air di sepanjang jalan sana.
“Sudah kita bahas detailnya untuk sementara itu bisa dilakukan dalam waktu dekat, tapi harus dibahas di Banggar dan Timgar,” pungkasnya. (rei)