JEJAK.CO, Sumenep – Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Sumenep gelar Halalbihalal di Cafe Tanean kota setempat, Rabu (18/5/2022).
Halalbihalal ini dihadiri 5 Tenaga Ahli (TA), 71 Pendamping Desa (PD), dan 91 Pendamping Lokal Desa (PLD). Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni Yusuf, Inspektorat, BPPKAD, Paguyuban Camat, perwakilan AKD serta Paguyuban BPD.
Ketua APDI Kabupaten Sumenep Rasidi mengatakan bahwa kegiatan halalbihalal tersebut merupakan pertama kali digelar.
Selain halalbihalal, kegiatan tersebut juga dikemas dengan FGD (focus group discussion) dengan stakeholder. Tujuannya agar para pendamping desa lerealisasi DD (dana desa) lebih cepat, tepat sasaran dan lebih baik.
Rasidi menambahkan, kegiatan halalbihalal dan FGD juga untuk mendorong pendamping desa bekerja lebih maksimal. Salah satunya mendorong memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Agar desa berkembang menjadi maju dan desa maju menjadi mandiri. Pendamping desa juga diharapkan mendorong memajukan BUMDes. Yang tidak ada segera diadakan, dan yang sudah ada agar dibikin maju,” ujarnya.
Mantan aktivis PMII Malang tersebut kemudian menyebutkan, pada tahun 2021 ada satu desa mandiri. “Tahun ini ada enam desa mandiri. Namun proses input data belum selesai sehingga ada kemungkinan jumlah desa mandiri bertambah,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni Yusuf (Foto/Jejak.co)
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni mengapresiasi kegiatan APDI yang memiliki komitmen untuk memajukan desa.
“Saya menyambut baik kegiatan ini yang menjadi titik awal konsolidasi semua stakeholder untuk bersepakat dan berkomitmen bersama membangun desa dan mengentaskan desa dari kemiskinan,” kata Anwar Syahroni Yusuf.
Pihaknya berkomitmen akan mempercepat pembangunan desa, dengan melibatkan semua stakeholder, baik tingkat kabupaten hingga desa.
“Nantinya, diharapkan pengelolaan dana desa tepat waktu, baik dari sisi perencanaan, tata kelola maupun pertanggungjawaban,” terangnya.
Penulis : Ahmad Ainol Horri
