JEJAK.CO, Sumenep – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir bersama sejumlah Ketua fraksi dan anggota dewan lainnya menemui ratusan aktivis PMII yang menggelar demo penolakan terhadap kenaikan harga BBM subsidi, Kamis (8/9/2022).
Merespon aspirasi demonstrasi dari PMII Sumenep, Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Secara aturan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumenep, memiliki keterbatasan untuk mengintervensi secara langsung pada setiap pengambilan kebijakan penentuan harga BBM subsidi. Kendati demikian Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, sebagai wakil rakyat pihaknya tetap berkewajiban untuk mengakomodir setiap aspirasi masyarakat, utamanya keresahan masyarakat kecil akibat kenaikan harga BBM subsidi yang disuarakan oleh PC PMII Sumenep.
“Kita sudah sampaikan sesuai dengan kemampuan kita karena ini bukan menjadi ranah kami akan tetapi menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya, Kamis (8/9/2022).
Menurut Hamid, DPRD Sumenep telah menyampaikan semua aspirasi demonstrasi terkait penolakan kenaikan harga BBM subsidi telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui lembaga DPR RI
“Termasuk aspirasi PMII Sumenep akan kami sampaikan juga ke pemerintah pusat sebagai bentuk dorongan tambahan supaya yang menjadi harapan dan keresahan masyarakat akibat kenaikan harga BBM dapat didengar oleh pemangku kebijakan di level nasional,” ujar Hamid.
Aspirasi yang telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui DPR RI merupakan bentuk ikhtiar bersama antara dewan dan masyarakat di Kabupaten Sumenep. “Mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan kita semua ini segera terwujud agar BBM bisa segera turun kembali,” harapnya.
Massa aksi PC PMII Sumenep di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep (Foto/Thofu)
Sebelumnya, gelombang demonstrasi penolakan terhadap harga BBM subsidi dilaksanakan oleh kader HMI. Berikutnya disusul ratusan mahasiswa dari aliansi BEM Sumenep.
Aspirasi dari demonstrasi tersebut langsung direspon cepat oleh DPRD Sumenep dan disampaikan ke pemerintah pusat melalui DPR RI. (thofu)
