JEJAK.CO, Sampang – Hosnami salah seorang warga Desa Karang Penang Oloh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, mengaku terjebak saat melakukan pelaporan dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke Polres setempat.
Sebelumnya ia mengaku tidak tahu bahwa dirinya akan diperalat sebagai pelapor dugaan pemotongan bantuan sosial itu. Dirinya hanya diajak oleh salah satu tokoh dusun atas nama Sumarrah yang mengatakan pencairan PKH bisa dilakukan di kota Sampang.
“Saya tidak tau Pak, hanya diajak ke Sampang (Kota : red), katanya ada pencairan PKH di sana,” terang KPM asal Dusun Nyik-Nyik Desa Karang Penang Oloh, Sabtu (5/2/2022).
Sesampainya di Kota Sampang ternyata Hosnami dan 5 KPM lainnya malah dibawa ke kator polisi dan dimintai keterangan mengenai bantuan PKH. Setelah itu dimintai tanda tangan sekalipun ia tidak tahu pasti isi surat yang ia tandatangani itu.
“Di sana ditanya soal kartu PKH dipegang saya atau tidak, ya saya jawab sudah 10 bulan tidak memegang kartu PKH karena ada yang menyuruh untuk dikumpulkan. Lalu disuruh tanda tangan. Sebenarnya kami kecewa karena tidak ada pencairan apa-apa, kami hanya diperalat,” ulasnya.
Hosnami mengaku bahwa kartu PKH selama ini dikumpulkan ke Marsi’en, salah satu ustaz yang selama ini dipercaya tetangga untuk mengumpulkan kartu PKH, sebab pengakuannya akan dikumpulkan ke perangkat desa.
“Kartu kami dikumpulkan ke ustaz Marsi’en, katanya akan dikumpulkan ke kepala desa jadi kami kasih,” imbuhnya.
Rofi’atus Sa’diyah KPM PKH lainnya juga
memaparkan bahwa pencairan bantuan PKH di desanya sudah sesuai prosedur. Untuk melakukan penarikan kata dia dilakukan sendiri.
“Karena memang tidak bisa kalau orang lain, kecuali tahu PIN-nya, dan saya juga dapat utuh, tidak ada pemotongan,” terangnya.
Menurutnya pemerintah desa hanya memberikan informasi tentang bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk ke e-warung terdekat. Menurut yang ia ketahui tidak ada pengkondisian apapun.
Sementara itu, Pendamping PKH Zainullah menyampaikan, sejauh ini pencairan PKH di desa tersebut sesuai aturan. Ia mengaku setiap bulan mengadakan pertemuan dengan KPM membahas persoalan atau kendala yang dialami KPM.
“Kami rutin menemui KPM, biasanya jika ada masalah disampaikan di forum itu,” katanya.
Zainullah mengaku kaget mendengar pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan pemotongan bantuan PKH di desa dampingannya. Bahkan selama dua tahun ia mendampingi di desa tersebut tidak ada campur tangan pemerintah desa.
Diketahui, sebelumnya 6 orang KPM PKH asal Karang Penang Oloh didampingi lembaga swadaya masyarakat (LSM) FORMABES mendatangi Mapolres Sampang Jumat (4/2/2022) untuk melaporkan dugaan pemotongan bantuan PKH. (Rosyi)
