JEJAK.CO, Sumenep – Puluhan mahasiswa yang tergabung di Aliansi Badan Ekskutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep (BEM SU) menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati setempat, Selasa (6/9/2022).
Aksi demonstrasi ini merupakan respon penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintahan pada 3 September 2022 lalu. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut, tidak pro rakyat yang sedang berada dalam kesulitan akibat pandemi Covid-19.
Dalam orasinya, mahasiswa meminta Bupati Sumenep Achmad Fauzi untuk menemui massa aksi. Mereka mendesak pemerintah daerah senada dengan tuntutan mahasiswa.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep harus bersepakat dengan tuntutan mahasiswa,” kata orator aksi Nur Hayat.
Secara khusus kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 perliter dan Solar dari Rp 5.150 liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Kenaikan harga tersebut dinilai akan menyengsarakan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Sebab kabupaten di ujung timur Pulau Madura ini masuk ke dalam kategori daerah miskin ekstrem.
“Ini akan berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep,” tegasnya.
Selang beberapa waktu, massa aksi yang berlangsung damai ditemui oleh Wakil Bupati Sumenep Hj Dewi Khalifah. Di hadapan mahasiswa perempuan yang akrab di sapa Nyai Eva itu mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, menyikapi penolakan mahasiswa pihaknya terlebih dahulu akan melakukan langkah koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Saya menyampaikan pesan Bupati Sumenep (Achmad Fauzi red), untuk menampung aspirasi mahasiswa, dan melakukan koordinasi,” singkatnya yang kemudian meninggalkan mahasiswa
Aksi BEM se-Kabupaten Sumenep itu rencananya akan dilakukan di dua titik, yaitu kantor Bupati dan Kantor DPRD Sumenep.(thofu)
