JEJAK.CO – Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep melaksanakan rapat koordinasi (rakoor) pengendalian dan pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, Kamis (7/12/2023).
Rakoor ini dihadiri BPH Migas, Pertamina, dan perwakilan Polres Sumenep sebagai nara sumber. Selain itu, turut diundang dalam kegiatan ini, antara lain perwakilan SPBU, APMS, agen LPG dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kami sampaikan terima kasih atas kesediaan Anda untuk hadir dalam rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi tahun 2023 ini,” kata Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA Setdakab Sumenep Dadang Dedy Iskandar, dalam sambutannya.
Rapat koordinasi ini menurut Dadang dalam rangka evaluasi dan membahas sejumlah persoalan yang muncul di bawah untuk dicarikan solusinya. Sehingga distribusi BBM dan LPG bersubisidi di Kabupaten Sumenep tepat sasaran.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga untuk membahas terkait peraturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh BPH Migas, yang berperan krusial dalam mengatur distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi.
BPH Migas telah menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan,” terang Dadang.
Dadang Kemudian menjelaskan, untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT), kuota tahun 2023 ditetapkan sebesar 44.069 kiloliter, dengan realisasi distribusi hingga Oktober 2023 mencapai 32.751 kiloliter atau 74,31 persen.
Sementara itu, untuk Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), kuota distribusi tahun 2023 ditetapkan sebesar 84.669 kiloliter, dengan realisasi sampai Oktober 2023 mencapai 57.703 kiloliter atau 68,15 perse .
Sedangkan kuota LPG 3 kilogram pada 2023 sebesar 25.742 metrik ton, dan sampai dengan September 2023, realisasi distribusinya telah mencapai 20.857 metrik ton atau 81,02 persen.
“Upaya kita bersama untuk memastikan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau,” tuturnya.
Pihaknya berharap, agar BBM dan LPG subsidi dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat, maka perlu bersinergi untuk menanggulangi berbagai kendala yang mungkin muncul. (rei)
