PDIP Tunggu Respons BGN soal Permintaan Data Kader yang Diduga Terlibat Proyek MBG – Jejak

logo

PDIP Tunggu Respons BGN soal Permintaan Data Kader yang Diduga Terlibat Proyek MBG

Senin, 20 Juli 2026 - 16:59 WIB

21 jam yang lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (Foto/istimewa)

JEJAK.CO, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) masih menunggu tanggapan dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas permintaan data kader partai yang diduga terlibat dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan itu disampaikan melalui surat resmi yang telah dikirimkan DPP PDIP beberapa waktu lalu.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pernyataan pejabat BGN yang sebelumnya menyebut hampir seluruh partai politik memiliki keterlibatan dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). PDIP mengaku ingin memastikan apakah ada kadernya yang benar-benar terlibat sehingga dapat mengambil langkah internal bila diperlukan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hingga kini surat yang dikirim partainya belum memperoleh balasan dari BGN.

“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” kata Hasto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Hasto, klarifikasi dari BGN dibutuhkan agar partai dapat melakukan evaluasi apabila terdapat kader yang terbukti memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.

“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” tuturnya.

Ia menegaskan, PDIP telah memiliki kebijakan yang melarang seluruh kader mengambil keuntungan dari program yang ditujukan bagi masyarakat.

“Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” imbuhnya.

Hasto menyatakan partainya akan kembali mengirimkan surat kepada BGN apabila permintaan informasi tersebut tetap tidak mendapat tanggapan.

“Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” pungkasnya. (dan/red)


Baca Lainnya