JEJAK.CO, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Di balik keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, terdapat pencapaian yang tak kalah penting, yakni realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target hingga 118,57 persen.
Dalam rapat paripurna DPRD Sumenep dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Wakil Bupati KH Imam Hasyim menyampaikan bahwa target PAD sebesar Rp322,8 miliar berhasil direalisasikan menjadi Rp382,8 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pendapatan daerah melampaui target.
“Keberhasilan melampaui target PAD menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah terus menguat, seiring komitmen menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.” kata KH Imam Hasyim saat membacakan sambutan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di ruang paripurna, Rabu (17/6/2026).
Secara keseluruhan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,445 triliun, namun realisasinya mencapai Rp2,520 triliun atau 103,08 persen.
Kinerja tersebut mencerminkan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.
Selain peningkatan pendapatan, kondisi fiskal Kabupaten Sumenep juga tergolong sehat. Realisasi belanja daerah sebesar Rp2,463 triliun masih berada di bawah pendapatan sehingga APBD 2025 ditutup dengan surplus sebesar Rp57,32 miliar. Setelah ditambah pembiayaan netto sebesar Rp259,87 miliar, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp317,20 miliar.
Dalam sambutan tertulis Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang dibacakan Wakil Bupati KH Imam Hasyim, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat atas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan tersebut juga diperkuat dengan kembali diraihnya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Raihan WTP kesembilan berturut-turut itu menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Tak hanya sektor keuangan, sejumlah indikator pembangunan juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 70,54, angka kemiskinan turun menjadi 17,02 persen, sementara pertumbuhan ekonomi naik dari 3,77 persen pada 2024 menjadi 4,85 persen pada 2025. Bahkan, Gini Ratio Kabupaten Sumenep berada di angka 0,221 yang disebut sebagai salah satu yang terendah di Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap capaian tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan visi pembangunan 2025–2030, yakni Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera, melalui pengelolaan keuangan yang sehat sekaligus pembangunan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (har)
