JEJAK.CO, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat itu menjadi yang kesembilan kalinya diraih secara berturut-turut sejak pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2017.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menilai capaian tersebut tidak boleh dimaknai sebatas keberhasilan administrasi pengelolaan keuangan daerah. Menurut dia, opini WTP harus menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Raihan WTP ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam perencanaan pembangunan. Setiap program yang disusun harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah,” kata Arif.
Ia menjelaskan, tata kelola keuangan yang baik akan memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, kata dia, memberikan kepastian bahwa program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan.
Karena itu, Bappeda akan terus memperkuat sinkronisasi program lintas perangkat daerah agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Sumenep, termasuk memperkecil kesenjangan layanan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Arif mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut juga mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Namun, menurut dia, capaian tersebut harus diikuti peningkatan kualitas pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Prestasi ini bukan tujuan akhir. Tata kelola yang baik harus menjadi landasan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep menerima opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 pada 26 Mei 2026. Dengan capaian itu, Sumenep mempertahankan rekam jejak sembilan kali berturut-turut memperoleh opini tertinggi dari BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. (har)
