JEJAK.CO – Terbatasnya ketersediaan tempat penampungan sementara (TPS) untuk sampah di Kabupaten Sumenep mendapat perhatiab komisi III DPRD setempat.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri menegaskan pentingnya pemerataan fasilitas TPS. Pemerintah harus bersinergi antar elemen dalam pengelolaan sampah dari konvensional ke modern.
“Tentu kami sangat senang jika pemerintah daerah hingga desa, serta gotong royong warga mampu menyediakan TPS,” kata Mmuhri, Selasa (2/9/2025).
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep 2024, pengelolaan sampah masih terjadi kesenjangan antar kota dan desa.
Dari total 334 desa/kelurahan, hanya 55 desa (16,5 persen) yang sudah memiliki TPS. Sebanyak 296 desa (88,6 persen) masih membuang sampah dengan cara tradisional, seperti ke lubang atau dibakar.
Politisi PKB tersebut mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat yang telah memulai penyediaan TPS dari wilayah perkotaan.
Menurutnya, inisiatif itu harus diperluas hingga ke pedesaan agar pengelolaan sampah dapat dirasakan secara merata.
“Teman-teman di DLH sudah memulai dari wilayah kota. Selanjutnya harus diteruskan ke desa-desa, supaya pemerataan benar-benar tercapai,” tambahnya.
Pembangunan TPS harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Sebab, pengelolaan sampah bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga budaya dan tanggung jawab bersama.
“Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Karena bagaimanapun, persoalan sampah ini adalah kesadaran kolektif,” pungkasnya. (har/dan).
