JEJAK.CO – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar sosialisasi pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) tata laksana kerja sama publikasi dengan media massa, Senin (24/6/2024). Kegiatan ini untuk memudahkan model kerja sama antara dewan dan media massa.
Hadir dalam sosialisasi ini sejumlah perwakilan wartawan dari berbagai media yang bertugas di Sumenep. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri ketua asosiasi wartawan, seperti PWI, PWRI, KJS, dan Amos.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumenep Hasan Bashri mengatakan, sosialisasi itu merupakan rangkaian dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dia ikuti.
Hasan yang saat ini sedang mengikuti diklat pendidikan, kepemimpinan, dan administrator yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.
Menurut Hasan, sosialisasi itu bagian dari rangkaian kegiatan diklat. Sebagai peserta diklat, Hasan mengajukan pedoman tata laksana kerja sama publikasi dengan media massa di sekretariat DPRD Sumenep.
”Ini tindak lanjut dari diklat yang saya ikuti. Ada tiga tema yang saya ajukan, dan yang diterima tentang pedoman kerja sama DPRD Sumenep dengan media massa,” kata Hasan.
Dia menyampaikan, kerja sama antara media massa dengan DPRD selama ini memang cukup baik.
Namun, seiring perkembangan dan semakin meningkatnya jumlah media massa, dibutuhkan pedoman dan SOP untuk melakukan seleksi. Hal itu berkaitan dengan profesionalitas dan kredibilitas media.
”Saya sampaikan bahwa memang saya tidak memiliki pedoman itu untuk melakukan seleksi. Itu poin pentingnya,” ucapnya.
Oleh sebab itu, dia menginginkan ada tata laksana yang jelas sehingga menjadi acuan dan memberi dampak yang lebih baik terhadap kerja sama publikasi di DPRD Sumenep.
Terutama kualitas dari produk karya yang disuguhkan kepada masyarakat berkaitan dengan aktivitas atau agenda-agenda DPRD yang memang penting diketahui oleh masyarakat.
”Intinya, bahwa saya akan dengan sangat terbuka menerima kerja sama. Bahkan, saya juga ingin menambah secara kuantitas jumlah media massa. Tetapi, bisa dibarengi kualitas dan produk karya yang berdampak baik terhadap arah pembangunan di Kabupaten Sumenep,” tandasnya. (rei)
