JEJAK.CO, Sumenep — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa hasil reses bukan sekadar catatan seremonial, melainkan potret nyata kebutuhan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi PKB, Sapur Rahman, mengatakan kegiatan reses menjadi ruang strategis bagi anggota dewan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Apa yang kami dengar di lapangan adalah mandat rakyat yang wajib diperjuangkan dalam kebijakan daerah,” ujarnya.
Menurut dia, pelaksanaan Reses II tahun sidang 2026 yang berlangsung pada 9–16 Maret menghasilkan sejumlah isu krusial yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Infrastruktur dasar, kata dia, tetap menjadi keluhan utama masyarakat, terutama terkait kondisi jalan rusak, akses transportasi, dan fasilitas umum yang belum memadai.
Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga mendapat sorotan. Masyarakat berharap adanya dukungan lebih konkret dari pemerintah, mulai dari ketersediaan pupuk bersubsidi hingga stabilitas harga hasil panen. Di wilayah pesisir dan kepulauan, nelayan mengeluhkan terbatasnya sarana pendukung serta perlunya perlindungan terhadap aktivitas penangkapan ikan.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKB mencatat masih adanya ketimpangan layanan. Warga meminta peningkatan fasilitas sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta akses layanan kesehatan yang merata hingga ke wilayah terpencil.
Tak kalah penting, penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM juga menjadi perhatian. Masyarakat mendorong adanya bantuan permodalan, pelatihan usaha, serta akses pasar yang lebih luas.
Sapur menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan perjuangan Fraksi PKB dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daerah. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Sumenep berjalan lebih merata dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” katanya. (har)
