JEJAK.CO, Sumenep – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath meminta Kepala Bappeda setempat menjelaskan pengurangan anggaran yang terjadi hampir di semua organisasi perangkat daerah (OPD) pada Perubahan APBD 2022.
Pernyataan Darul ini disampaikan pada saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep bersama tim anggaran (Timgar) tentang KUA PPAS Perubahan APBD 2022, Selasa siang (13/9/2022).
Politisi asal Pulau Masalembu itu kemudian menyampaikan bahwa pihaknya mengetahui adanya pengurangan anggaran setelah sebelumnya menggelar rapat bersama OPD di Komisi I DPRD Sumenep.
Dari sekian OPD yang menjadi mitra komisinya, seperti Inspektorat, BKPSDM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan sejumlah instansi lainnya mengalami pengurangan anggaran.
“Inspektorat kena rasionalisasi Rp1,3 miliar, BKPSDM hampir Rp900 juta, DPMD juga sama sekitar Rp900 juta,” sebutnya.
Menurut Darul, pengurangan anggaran itu menjadi penting untuk dijelaskan apa penyebabnya. Apakah karena pendapatan PAD Sumenep yang turun atau salah dalam penghitungan anggaran.
“Apakah kepala Bappeda yang salah memproyeksikan transfer DAK, apakah ada rebudgeting yang amanat transfernya untuk poster tertentu lalu dibagi-bagi tanpa persetujuan banggar ke tempat tempat yang lain, padahal amanat transfernya jelas by name by address-nya” kata Darul.
Dalam hal ini, Darul meminta Kepala Bappeda dan pihak keuangan daerah untuk memberikan penjelasan. Sebab kabar yang berhembus, sebagian dana diperuntukkan untuk PPPK. Namun kabar itu ia ragukan.
“Lalu siapa yang salah kelola, siapa yang tidak prosedural, siapa yang memiliki moral hazard dalam prosea penganggaran ini,” tanya Darul dalam forum banggar-timgar.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Darul menegaskan bahwa pihaknya punya tanggung jawab moral untuk memastikan program prioritas bupati tidak ‘terganggu’ adanya pengurangan. Ia tidak mempersoalkan jika rasionalisasi terjadi pada perjalanan dinas (perdin) kepala dinas atau anggota legislatif.
“Tidak bisa bayangkan kalau yang dirasionalisasi janji bupati. Fraksi PDIP dalam hal ini memiliki tanggungjawab moral untuk mengawal dan mewujudkan apa yang dijanjikan atau komitmen bupati, untuk menerjemahkan visi misi bupati yang ada di RPJMD,” kata Darul.
Menyikapi masalah ini, Kepala Bappeda Sumenep Yayak Nurwahyudi belum memberikan respon hingga berita ini ditulis. (rei)
