JEJAK.CO-Puluhan mahasiswa asal kepulauan yang tergabung dalam Aliansi Forum Kepulauan (AFK) aksi di depan kantor Dinas Pelayanan dan Kependudukan Sipil (Dispendukcapil) dan DPRD Kabupaten Sumenep, Jumat (11/10/2019).
Mereka meminta pelayanan kepulauan dimaksimalkan. Selama ini, Mahasiswa kepulauan menilai ada dikotomi pelayanan antara masyarakat daratan dan kepulauan.
“Kenapa ketika masyarakat kepulauan ke sini mengurus KTP, bolak-balik habiskan waktu dan uang yang tidak sedikit, tapi sampai berbulan-bulan tidak selesai. Mereka selalu dipersulit. Capil jangan mencekik,” teriak koorlap aksi, Syafi.
Persoalan lain, pengurusan pembuatan KTP yang tidak bisa dikuasakan. Menurut mereka, pelayanan ini sudah tergolong pada tindakan yang tidak manusiawi.
“Masa orang hamil disuruh pergi mengurus KTP sendiri ke sini. Ini pelayanan macam apa ini, Pak,” ironi Safi.
Kerjasama antara Dispandukcapil dengan badan usaha milik negara, dalam hal ini PT POS, belum memberikan dampak yang signifikan.
Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik atau MPP juga dianggap kurang maksimal, bahkan menjadi masalah baru karena keberadaannya tetap tidak dapat menjadi solusi bagi pelayanan masyarakat kepulauan.
Sehingga, mereka menuntut pihak Dispadukcapil Kabupaten Sumenep agar menandatangani komitmen untuk memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat kepulauan, khususnya dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
“Tahun 2008 kemarin pemerintah bikin janji, 2013 jemput bola dilakukan, tapi hasilnya apa? 2019 penjemputan lagi. Sampai kapan kita akan tetap menunggu. Masyarakat kepulauan sudah lama termarginalkan,” kata Safi.
“Kita tidak mau janji-janji. Kita tidak mau dibodohi lagi, dikhianati lagi,” imbuhnya.
Pantauan di lokasi, sekitar pukul 09.30, didampingi puluhan aparat kepolisian, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kadipendukcapil Kabupaten Sumenep, Abd Basith menemui massa.
Basith, akrab disapa, sempat emosi dan meminta peserta aksi agar sejenak berbagi waktu, mendengarkan apa (komitmen apa) yang ingin disampaikannya.
“Dengarkan dulu, mari kita duduk bersama. Siapa yang mau duduk, mari kita rembukkan komitmen-komitmen teman-teman,” katanya.
Suasana reda, Safi lalu menawarkan bagaimana jika pihaknya menuliskan kembali apa yang menjadi tuntutan ke atas kertas agar resmi bisa ditandatangani dan diserahkan ke pihak Bupati Sumenep.
“Karena dengan bentuk sebesar ini, tidak mungkin kita ajukan ini ke Bapak Bupati. Jika terjadi pungli, sebut namanya, dan laporkan ke sini,” terangnya.
Selanjutnya, Basith mengutarakan, pihaknya bukan tidak memperjuangkan permintaan massa aksi. Diterangkan, Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah, hanya saja langkah-langkah tersebut mesti mengacu pada sistem atau aturan penganggaran. Kami harus mengikuti aturan yang ada,” terangnya.
“Sekarang tahun 2019, selama saya masih 2 bulan, sudah ada 2 UPT Kepulauan baru yang sudah tersedia untuk pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan, yaitu di 4 titik Gayam dan Arjasa untuk kepulauan, serta Ambunten dan Ganding untuk daratan,” pungkasnya.
Penulis : Mazdon
Editor : Ahmad Ainol Horri
