JEJAK.CO, Sumenep – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Mulyadi warning
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) setempat soal pengadaan obat.
Politisi Demokrat dari daerah pemilihan (Dapil V) itu meminta agar pemesanan obat dilakukan berdasarkan kebutuhan riil, sesuai data pelayanan dan bukan sekadar proyeksi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) pada Senin (5/5/2025).
Ia menerangkan, pengadaan yang melebihi kapasitas rawan menyebabkan penumpukan stok dan berisiko mubazir, mengingat setiap obat memiliki masa kedaluwarsa.
“Efisiensi anggaran daerah dalam pengadaan obat ini harus menjadi perhatian utama. Sebab anggaran untuk obat sangat besar,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengimbau agar proses perencanaan obat melibatkan evaluasi kebutuhan layanan dan distribusi yang merata antar fasilitas kesehatan.
Mulyadi menegaskan, layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, pihaknya berharap <span;>Dinkes P2KB Sumenep dapat memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada masyatakat. Tentu semua itu harus<span;> berjalan tertib, efisien, dan sesuai prinsip akuntabilitas publik.
“Komisi IV berkomitmen mengawal pelaksanaan program dinas kesehatan agar layanan kesehatan semakin baik,” ujarnya. (rei)
