JEJAK.CO, Sumenep — Hasil turun ke bawah (turba) dan serap aspirasi masyarakat dalam Reses II DPRD Kabupaten Sumenep, Fraksi PPP mengungkap persoalan mendasar yang masih membelit berbagai sektor. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertanian dan perhubungan, mayoritas keluhan mengarah pada belum meratanya layanan dasar.
Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Sumenep Hairul Anam mengungkapkan, di sektor pendidikan, masyarakat menyoroti kondisi ruang kelas, khususnya tingkat sekolah dasar, yang banyak mengalami kerusakan dan tidak layak pakai. Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka dinilai belum optimal akibat keterbatasan akses internet di wilayah blank spot.
“Persoalan kesejahteraan guru non-ASN juga mencuat, dengan rendahnya insentif yang dinilai jauh dari layak,” kata Hairul Anam saat membacakan hasil reses II 2026, Selasa (31/3/2026).
Pada bidang kesehatan, dia menyatayakan, tantangan utama terletak pada akses layanan rujukan. Warga di kecamatan seperti Batang-Batang, Dungkek, dan Pasongsongan masih menghadapi kendala jarak menuju rumah sakit di pusat kota. Minimnya tenaga spesialis di tingkat kecamatan serta keterbatasan fasilitas di puskesmas pembantu memperburuk kondisi tersebut. Di sisi lain, angka stunting masih menjadi pekerjaan rumah serius yang membutuhkan langkah lebih terukur.
Masalah infrastruktur menjadi sorotan paling dominan. Sejumlah ruas jalan kabupaten dilaporkan rusak parah, bahkan tak dapat dilalui saat musim hujan. Di antaranya jalur Kalinganyar menuju Pajenangger di Pulau Kangean hingga jalan penghubung di wilayah daratan seperti Gapura dan Pragaan.
“Minimnya penerangan jalan umum juga meningkatkan risiko kecelakaan dan kriminalitas,” imbuhnya.
Di sektor pertanian, persoalan irigasi dan ketergantungan pada air tadah hujan menjadi kendala utama. Petani juga mengeluhkan fluktuasi harga komoditas seperti tembakau dan jagung yang kerap merugikan saat panen raya.
Sementara itu, di bidang perhubungan, masyarakat mendorong peningkatan fasilitas pelabuhan, termasuk di Kecamatan Dungkek sebagai akses menuju kepulauan. Ancaman abrasi di sejumlah wilayah pesisir juga mendesak penanganan segera.
“Aspirasi tersebut menjadi catatan penting bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata,” pungkasnya. (har)
