JEJAK.CO-Realisasi anggaran selalu molor, program pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep dikerjakan di punghujung tahun, terutama pekerjaan fisik seperti pengaspalan, paving, gedung.
Femonima itu terjadi setiap tahun. APBD 2019 kembali terjadi, serapan anggaran rendah hingga awal November. Padahal, Bupati Sumenep A Busyro Karim sejak awal mewanti-wanti agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan program pemerintah sejak awal tahun.
Keinginan bupati dua priode itu disambut baik pihak legislatif. Agar realisasi APBD dapat direalisasikan sejak awal tahun, pembahasan APBD 2019 lebih awal dibahas dan disahkan. Namun upaya itu tetap saja terjadi, serapan anggaran tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni melaksanakan program di akhir tahun.
Lambatnya realisasi program yang bersumber dari APBD ini jelas merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir. Ia menegaskan, seharusnya dari awal tahun program APBD direalisasikan.namun yang terjadi selalu di akhir tahun.
“Kenapa kok di akhir tahun seperti itu, sehingga masyarakat yang dirugikan,” kata Abdul Hamid Ali Munir kepada Jejak.co, Rabu (20/11/2019).
Tidak hanya itu, pengerjaan program pemerintah di akhir tahun, terutama program fisik juga akan berdampak pada kualitas hasil pekerjaan. Oleh karena itu, pria yang akrab dipanggil Hamid itu mengatakan jika selama ini legislatif selalu mengingatkan agar program tidak harus di akhir tahun.
“Sering kita sarankan. Kemarin saat paripurna, pendapat di fraksi-fraksi meminta kebijakan program tidak harus di akhir tahun,” kata Hamid saat ditanya tentang pengawasan DPRD Sumenep terhadap program pemerintah.
Kendati demikian, Hamid tidak banyak tahu kenapa APBD Sumenep selalu lambat, dikerjakan di penghujung tahun. Alasannya, yang mengerjakan program pemerintah adalah eksekutif. Padahal legislatif punya tugas dan fungsi, salah satunya adalah pengawasan.
Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep M Ramzi saat ditanya pengawasan terhadap program pemerintah soal pembangunan fisik di Kota Sumekar ini mengatakan, pihaknya sudah meminta OPD, utamanya Dinas PU Bina Marga agar menegur rekanan yang mengerjakan proyek untuk secepatnya diselesaikan.
Namun sayang, politisi Hanura itu saat ditanya besaran serapan anggaran di masing-masing dinas yang menjadi mitra komisi III juga tidak tahu. Dia hanya menyebut, serapan yang paling rendah di Dinas PU Bina Marga. Namun kata Ramzi, Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep optimis akan selesai di akhir tahun ini, kecuali yang rekanan yang diputus kontrak.
Hanya saja, Ramzi menilai bahwa keterlambatan program pemerintah karena proses lelangnya lambat. Ramzi menduga akibat perencanaan yang lambat dan rekanan yang menjadi pelaksana program kurang profesional.
“Banyak pekerjaan yang seharusnya sudah selesai malah masih dikerjakan. Kami berharap pekerjaan itu segera diselesaikan. Kalau tidak selesai, masyarakat yang dirugikan,” ungkapnya.
Komisi III DPRD Sumenep sejak awal sudah meminta kepada dinas terkait agar pekerjaan fisik dikerjakan sejak awal tahun, baik yang melalui lelang maupun penunjukan langsung (PL), “tapi kami tidak tahu teknisnya, kenapa pekerjaan itu baru dimulai di pertengahan tahun hingga akhir tahun,” ujarnya penuh tanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep Edy Rasiyadi saat dikonfirmasi soal serapan anggaran APBD 2019 tidak merespon. Dihubungi melalui telpon selulernya belum ada jawaban hingga berita ini ditulis.
Penulis : Mazdon
Editor : Ahmad Ainol Horri
