JEJAK.CO, Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep akan dorong belanja APBD 2023 prioritaskan untuk infrastruktur.
Pasalnya, anggaran infrastruktur pada tahun anggaran 2022 hanya sekitar Rp100 juta. Sedangkan kondisi infrastruktur terutama jalan rusak di Kabupaten Sumenep cukup banyak. Total lebih dari 1.000 kilometer jalan yang ada di Sumenep rusak.
“Dari Rp2,4 triliun APBD kita, hanya Rp100 miliar untuk infrastruktur yang meliputi jalan, MCK, drainase dan lainnya,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dulsiam saat menemui massa demonstran, Kamis (28/7/2022).
Dewan berjanji akan mengawal aspirasi mahasiswa yang mengawal perbaikan jalan rusak di Sumenep.
Dulsiam mengatakan, dari total jalan rusak di Sumenep yang mencapai 1.000 kilometer lebih tidak berbanding lurus dengan anggaran yang ada, yakni sekitar Rp100 miliar. Dari kondisi tersebut tentu tidak cukup memperbaiki jalan rusak yang nyaris terjadi di semua kecamatan, termasuk kepulauan.
Sebelumnya, Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumenep (GAMS) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD setempat, Kamis (28/7/2022).
Mereka menuntut agar masalah jalan rusak di ujung timur Pulau Madura menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebab, hingga kini jalan rusak hampir ada di setiap kecamatan.
“Temuan kami ada orang lahir di jalan, orang meninggal karena jalan, orang sakit yang meninggal karena jalan. Jalan yang rusak di antaranya daerah Dungkek menuju Gapura, kepulauan, Kecamatan Saronggi sampai ke Lenteng, Manding ke Batuputih,” kata koordinator GAMS Yusril Adyan.
Aktivis sebelumnya telah melakukan audensi sebanyak tiga kali ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Komisi III DPRD Sumenep. Dinas PUTR, kata Yusril, menyebut anggaran untuk perbaikan jalan tahun ini Rp45 miliar, sedangkan pemeliharaan sebesar Rp2 miliar.
“Kami meminta Dinas PUTR menjelaskan rincian soal pembangunan jalan. Tendernya kemana saja, kok jalan yang dibangun cepat rusak sehingga kerusakan jalan terus bertambah,” ujar Yusril. (rei).
