JEJAK.CO, Jakarta- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengubah orientasi kerjanya dari sekadar menghasilkan standar dan sertifikasi menjadi lembaga yang benar-benar mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pandangan tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama BSN pada Senin, 15 Juni 2026. Menurut dia, setiap anggaran negara yang dialokasikan kepada BSN semestinya memberikan manfaat langsung bagi dunia usaha.
Kinerja lembaga itu dinilai harus diukur dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya jumlah dokumen yang diterbitkan.
“Komisi VII perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan tidak hanya menghasilkan dokumen standar, sertifikat, atau akreditasi, melainkan benar-benar meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat UMKM, melindungi konsumen, dan mendorong ekspor Indonesia,” kata politikus PKB yang akrab disapa Nunik itu.
Pihaknya menilai rencana anggaran BSN masih terlalu banyak terserap untuk belanja manajemen, pegawai, dan operasional. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu diubah agar lebih besar diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan industri dan pelaku UMKM.
Nunik meminta BSN menyusun peta jalan yang jelas mengenai peningkatan proporsi anggaran bagi program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas produk nasional. Tanpa perubahan komposisi anggaran, target memperkuat daya saing Indonesia dinilai sulit dicapai.
Baginya, keberhasilan BSN tidak bisa hanya diukur dari banyaknya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan setiap tahun. Yang lebih penting adalah sejauh mana standar tersebut mampu meningkatkan kualitas produk dalam negeri, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi produk Indonesia di tingkat global.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan UMKM sebagai pelaku utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, proses standardisasi harus menjadi instrumen agar produk UMKM mampu naik kelas, memiliki kualitas yang diakui, dan bersaing di pasar internasional.
“Dengan dukungan kebijakan yang tepat, ekosistem yang sehat, dan semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, UMKM diyakini mampu menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera,” ujarnya.
Dorongan tersebut menjadi sinyal bahwa pembahasan anggaran BSN ke depan tidak hanya akan berfokus pada besaran alokasi dana, tetapi juga efektivitas penggunaannya dalam memperkuat fondasi industri nasional dan membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk menembus pasar global. (*/har)
