Pansus LKPj 2025 Terbentuk, DPRD Sumenep Siap Bedah Kinerja Eksekutif – Jejak

logo

Pansus LKPj 2025 Terbentuk, DPRD Sumenep Siap Bedah Kinerja Eksekutif

Sabtu, 11 April 2026 - 11:25 WIB

3 minggu yang lalu

Sidang DPRD Sumenep saat gelar sidang paripurna penetapan Pansus LKPj Bupati Sumenep tahun anggaran 2025 (Foto/ist.)

JEJAK.CO, Sumenep – DPRD Sumenep resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025. Pembentukan pansus tersebut menjadi langkah strategis legislatif dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.

Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menyampaikan bahwa susunan keanggotaan pansus LKPj telah rampung dan siap bekerja. Ia memastikan, pembentukan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Struktur pansus sudah final. Ketua pansus dijabat oleh Hosnan dan wakil ketua Irwan Hayat,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Menurut Zainal, pansus akan segera menyusun agenda dan jadwal kerja sebagai acuan dalam pembahasan LKPj Bupati. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan waktu agar proses evaluasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pansus harus bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga pembahasan LKPj bisa maksimal dan tidak molor,” tegasnya.

Lebih lanjut, politisi tersebut berharap pansus dapat bekerja secara serius dan profesional. Hasil pembahasan nantinya diharapkan tidak sekadar formalitas, melainkan mampu melahirkan rekomendasi yang konstruktif bagi pihak eksekutif.

“Rekomendasi dari pansus harus benar-benar menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja ke depan,” tambahnya.

Pansus LKPj memiliki peran penting dalam mengkaji berbagai program dan kebijakan yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2025. Mulai dari sektor pembangunan, pelayanan publik, hingga pengelolaan anggaran akan menjadi fokus pembahasan.

Terbentuknya pansus ini menegaskan bahwa DPRD Sumenep berkomitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (har)


Baca Lainnya