JEJAK.CO, Sumenep – Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik melalui kolaborasi lintas lembaga. Kali ini, KI Sumenep melakukan pertemuan dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0827/ Sumenep untuk membahas peningkatan transparansi di lingkungan badan publik.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh lima komisioner KI Sumenep, yakni Moh Rifai, Winnanto, Ahmad Ainol Horri, Hasdani Roi, dan Kamarullah. Mereka disambut langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0827/Sumenep, Letkol Inf Citra Persada.
Ketua KI Sumenep, Moh Rifai, mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
“Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, menjadi langkah strategis untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi publik,” kata Rifai.
Ia menegaskan, seluruh badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, selama tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut, lanjut Rifai, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam regulasi itu ditegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi.
“UU KIP menjadi dasar hukum yang kuat dalam mendorong transparansi. Di dalamnya juga diatur jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta informasi yang dikecualikan,” ujarnya.
“Upaya ini diharapkan mampu mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di Kabupaten Sumenep,” imbuhnya.
Sementara itu, Dandim Sumenep, Letkol Inf Citra Persada menyambut baik inisiatif KI dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga. Menurutnya, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Kami siap mendukung upaya keterbukaan informasi publik sesuai dengan koridor yang berlaku,” ujarnya.
Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak berharap dapat memperkuat koordinasi serta meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan informasi publik di lingkungan masing-masing lembaga. (har)
