JEJAK.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan perketat pengawasan kegiatan pembinaan dan pelatihan kerja di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat yang nyaris Rp1 miliar.
Pada tahun anggaran 2026, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Sumenep mengalokasikan anggaran pembinaan dan pelatihan kerja mencapai Rp938.263.000. Anggaran tersebut terbagi dalam 12 paket kegiatan.
Sebesar Rp228.800.000 dialokasikan untuk honorarium narasumber, moderator, pembawa acara, dan panitia pelaksanaan pelatihan berbasis unit kompetensi.
Anggaran pelatihan yang nyaris tembus Rp1 miliar tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari. Legislator ini ingatkan Disnaker agar anggaran tersbut harus miliki out-put yang jelas.
Politisi PPP itu menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi pelaksanaan kegiatan itu dengan maksimal. Dia tidak ingin penggunaan anggaran dilaksanakan secara asal-asalan.
“Kegiatan pelatihan ini selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaanya harus benar-benar efektif dan berdampak langsung pada peningkatan keterampilan serta penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Juhari juga mengingatkan, pelatihan kerja tidak hanya seremonial. Peserta dari pelatihan harus tepat sasaran dan mampu meningkatkan kompetensi masyarakat sehingga bisa menekan angka pengangguran di Sumenep.
“Setelah pelatihan, peserta harus punya peluang kerja atau mampu membuka usaha mandiri. Itu indikator keberhasilannya,” imbuhnya.
Porsi anggaran untuk honorarium juga perlu diimbangi dengan kualitas pemateri serta manfaat nyata bagi peserta.
Kepala Disnaker Sumenep Mustangin mengatakan bahwa kegiatan tersebut telah dirancang sesuai kebutuhan riil masyarakat dan mengacu pada standar kompetensi kerja.
Menurutnya, pelatihan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki peluang pasar dan potensi penyerapan tenaga kerja.
“Kami pastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan dan akuntabel,” terang Mustangin. (har)
