JEJAK.CO, Sumenep — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep meminta pemerintah daerah menjadikan hasil reses sebagai dasar utama dalam penyusunan program prioritas pembangunan. Aspirasi masyarakat dinilai masih didominasi kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terjawab.
Pelaksanaan reses masa sidang II tahun 2026 yang berlangsung pada 9–16 Maret dimanfaatkan anggota fraksi untuk menyerap langsung berbagai persoalan warga, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Kegiatan itu melibatkan beragam elemen, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, hingga pelaku usaha kecil.
Fraksi PDI Perjuangan mencatat, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan paling dominan. Warga di sejumlah desa dan kelurahan mengeluhkan kondisi jalan rusak, drainase yang buruk, hingga keterbatasan akses air bersih.
“Pembangunan fisik masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Jalan rusak tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darul Hasyim Fath pada sidang paripurna reses masa sidang dua, Selasa (31/3/2026).
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi sorotan. Warga menilai masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas, fasilitas belajar, hingga tenaga pengajar. Di sisi lain, kebutuhan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu juga dinilai belum mencukupi.
Di bidang kesehatan, masyarakat mengeluhkan keterbatasan akses layanan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota. Ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, hingga kebutuhan layanan seperti ambulans laut untuk daerah kepulauan menjadi aspirasi yang banyak disampaikan.
Fraksi PDI Perjuangan juga mencatat persoalan di sektor ekonomi rakyat. Petani dan nelayan mengeluhkan keterbatasan sarana produksi, mulai dari pupuk bersubsidi, irigasi, hingga alat tangkap. Sementara pelaku UMKM berharap adanya dukungan modal, pelatihan, dan akses pemasaran yang lebih luas, terutama di era digital.
“Reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi sarana menangkap kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, hasilnya harus menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran,” pesannya.
Selain aspek ekonomi dan infrastruktur, aspirasi masyarakat juga menyentuh bidang sosial. Bantuan rumah tidak layak huni, fasilitas olahraga, kegiatan kepemudaan, hingga dukungan terhadap rumah ibadah menjadi bagian dari usulan yang kerap muncul.
Fraksi PDI Perjuangan menilai, beragam aspirasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan pembangunan yang lebih merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, mereka mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan baru, tetapi juga memastikan pemeliharaan dan peningkatan kualitas fasilitas yang sudah ada.
Dengan menjadikan hasil reses sebagai dasar perencanaan, fraksi berharap kebijakan pembangunan ke depan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan. “Aspirasi ini harus diterjemahkan menjadi program prioritas yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Darul. (har)
