JEJAK.CO-Ribuan warga dari Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur gelar aksi di dua lokasi, Selasa (8/10/2019).
Aksi pertama di depan kantor Bupati Sumenep A Busyro Karim. Setelah itu pindah ke depan kantor DPRD setempat.
Mereka gelar aksi karena kecewa atas peraturan bupati (Perbup) yang mengatur tentang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang akan digelar 7 November 2019.
Dalam perbup tersebut diatur skoring. Akibat aturan itu, salah satu bakal calon kepala desa (Bacakades) di Desa Juruan Laok kandas, yakni Noer Mahenny.
Edi Kuncir sebagai koorlap aksi menilai bahwa regulasi pilkades dengan hadirnya Perbup 54 Tahun 2019 sangat merugikan Noer Mahenny. Sebab dalam penilaian skoring yang bersangkutan nilainya nol. Padahal pengalaman kerjannya sudah tidak diragukan.
Dia pernah menjadi tenaga honorer di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Kendati demikian, calon perempuan tersebut tidak lolos.
Kami datang ke sini bersama masyarakat Juruan Laok untuk menyampaikan kekecewaan atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” kata Edi dalam orasinya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Moh Ramli mengatakan bahwa panitia pilkades bekerja sesuai aturan.
Manakala ada temuan, pihaknya mempersilakan untuk disampaikan atau didudukan. Bahkan jika ada pelanggaran teknis, ia menyarankan untuk menempuh jalur hukum.
“Ada ruang untuk mencari kebenaran. Pemkab dan DPRD bukan lembaga yang berhak mengadili benar dan salah,” ujarnya.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir juga menyarankan hal serupa. Jika memang ada masalah, politisi PKB itu mempersilakan untuk menempuh jalur hukum.
Penulis : Mazdon
Editor : Ahmad Ainol Horri
