JEJAK.CO – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menerima audiensi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep, Selasa (26/8/2025). Kedatangan aktivis kampus ini untuk membahas data kemiskinan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Aliansi BEM Sumenep beberapa bulan terakhir gencar mengawal data kemiskinan yang dinilai tidak sinkron. Di beberapa daerah, mereka menemukan sejumlah orang miskin yang tidak mendapat bantuan sosial atau bansos.
“Kami menemukan warga yang benar-benar tidak mampu tidak mendapat bantuan, sementara penerima yang tidak layak (mampu) tetap saja menikmati bantuan sosial dari pemerintah,” kata Rofiqul Mukhlisin, salah satu peserta audiensi.
Rofiqul yang saat ini menjabat Ketua BEM Uniba itu mendesak eksekutif maupun legislatif lebih aktif menyikapi persoalan data kemiskinan yang tidak sesuai.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi menyambut baik kedatangan aktivis BEM yang punya kepedulian terhadap persoalan yang ada di Sumenep.
“Kami sampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang telah banyak memberi masukan soal data kemiskinan,”ujarnya.
Mulyadi mengatakan bahwa Komisi IV DPRD Sumenep juga memiliki visi yang sama dengan aktivis BEM Sumenep, mengawal isu data kemiskinan yang tidak tepat.
“Sinkronisasi data antar dinas menjadi kunci agar program penanggulangan kemiskinan tidak salah sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” ucapnya.
Rapat audiensi berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Sumenep. Hadir pula sejumlah pejabat eksekutif, di antaranya dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (har/dan)
