JEJAK.CO – DPRD Sumenep terus mendorong efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Efisiensi ini mencakup berbagai aspek belanja operasional dan non-operasional dengan tujuan penggunaan anggaran yang lebih optimal.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasyadi telah mengumumkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas (Perdin) anggota DPRD dan Sekretariat Dewan (Sekwan) Kabupaten Sumenep.
Anggaran perdin yang semula mencapai Rp 21,1 miliar kini dipangkas menjadi Rp 10,5 miliar, menghemat lebih dari Rp 10 miliar.
Holik, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumenep sekaligus anggota Komisi I, menyatakan dukungannya terhadap langkah Sekda tersebut.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran ini sudah sesuai dengan amanah Inpres dan harus didukung oleh semua pihak.
“Apa yang dilakukan Sekda sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dalam Inpres, jadi ini harus kita dukung bersama,” ujar Holik.
Tidak hanya sebatas pemangkasan anggaran perjalanan dinas, Holik juga mengusulkan penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel, yakni kombinasi antara Work from Office (WFO) dan Work from Anywhere (WFA).
“Jadi, tiga hari kerja di kantor dan dua hari kerja dari mana saja, ini tentu bisa menghemat pengeluaran listrik, alat tulis kantor, serta belanja operasional lainnya,” jelasnya.
Guna merealisasikan sistem kerja tersebut, Holik akan mendorong Komisi I DPRD Sumenep segera bertatap muka dengan eksekutif, melakuakn rapat kerja untuk membahas mekanisme penerapan kebijakan WFA.
Selain sistem kerja yang fleksibel, Holik juga mengusulkan penghematan dalam mekanisme pelaksanaan rapat-rapat DPRD.
Menurutnya, rapat yang berlangsung kurang dari 6 jam tidak perlu disedikan konsumsi, sebagai bagian dari langkah efisiensi belanja makanan dan minuman rapat.
“Kalau rapatnya tidak sampai 6 jam, tidak dikasih konsumsi. Ini bisa menghemat anggaran makanan dan minuman rapat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Holik menambahkan bahwa efisiensi dalam konsumsi rapat juga merupakan bagian dari Instruksi Presiden.
“Apapun yang bisa dilakukan untuk penghematan anggaran, akan kami upayakan. Tapi tentu semuanya harus dibahas lebih lanjut untuk menetapkan mekanisme yang tepat,” tuturnya.
Dari berbagai langkah efisiensi ini, Holik berharap anggaran daerah nantinya dapat dialokasikan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. (rei)
