JEJAK.CO – Fraksi Gerindra-PKS DPRD
Kabupaten Sumenep mendorong pemerintah melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan daratan maupun wilayah kepulauan.
Pernyataan ini disamapaikan berdasarkan aspirasi masyarakat saat aanggota fraksi melakukan reses di berbagai daerah. Laporan tersebut disampaikan pada sidang paripurna hasil reses III tahun anggaran 2025 pada Selasa, 2 September 2025.
“Setiap kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat untuk melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep, utamanya bidang sosial, kesehatan, ekonomi, pertanian dan infrastruktur daratan dan kepulauan, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam memberikan pelayananan, baik dalam konteks pembangunan infstruktur, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Agus Hariyanto, juru bicara Fraksi Gerindra-PKS.
Demi percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep, Fraksi Gerindra-PKS juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan desa sekaligus peningkatan kompetensi (SDM) perangkat desa.
Persoalan yang muncul si tengah masyarakat, antara lain masalah infrastruktur. Masyarakat mengeluhkan banyaknya jalan rusak, terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak di beberapa wilayah, serta perlunya perbaikan irigasi pertanian.
“Selain itu, ada permintaan untuk peningkatan bantuan modal bagi UMKM serta program pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Agus.
Selain itu, layanan kesehatan yang kurang optimal juga menjadi PR pemerintah. Khususnya masalah fasilitas kesehatan tingkat pertama
“Misal pelayanan kesehatan di kepulaun yang masih membutuhkan transportasi laut untuk mempercepat rujukan pasien sehingga butu pengadaan ambulance laut,” paparnya.
Kelistrikan yang belum merata di kepulauan juga menjadi persoalan serius. Masalah ini menghanghambat pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pertumbuhan kualitas pendidikan.
“Masyarakat juga mengharapkan peningkatan alokasi beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta perluasan program bantuan sosial,” imbuhnya, menjelaskan.
Tak kalah pentingnya masalah sosialisasi
hukum yang lebih masif agar waega lebih memahami hak dan kewajibannya.
Dari sekian masalah tersebut, Fraksi Gerindra-PKS meminta agar pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakay.
Berikut rekomendasi Fraksi Gerindra-PKS DPRD Sumenep:
1. Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga bahan pokok dan memberikan dukungan penuh kepada UMKM melalui subsidi, pelatihan, dan pendampingan.
2. Peningkatan anggaran infrasteuktur.
Anggaran harus diprioritaskan pada perbaikan jalan, kelistrikan yang merata bagi masyarakat kepulauan, pembangunan sanitasi, dan pengelolaan sampah yang lebih modern dan efektif.
3. Optimalisasi pelayanan dasar. Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pengadaan alat-alat kesehatan modern dan pembangunan ruang kelas yang layak.
“Semoga persoalan dan rekomendasi ini benar-benar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep,” harap Agus. (har/dan)
