JEJAK.CO – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten meminta pemerintah daerah agar memperhatikan kesejahteraan guru swasta yang tidak lolos sertifikasi.
Guru swasta terutama yang mengajar di madrasah memiliki peran strategis dalam menceedaskan anak bangsa. Bahkan, di tingkat desa, peran madrasah, mulai MI, MTs, hingga MA dan sederajat memiliki peran dominan dibandingkan sekolah negeri.
“Namun keberadaan madrasah ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Guru yang tak lolos sertifikasi, kondisinya sangat memprihatinkan. Ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah,” kata Hairul Anam saat menyampaikan laporan reses III, Selasa (2/9/2025).
Fraksi PPP berharap pemerintah tidak hanya fokus memikirkan sekolah negeri seperti SDN dan SMPN. Sebab, guru swasta di madrasah juga bagian dari warga Sumenep yang wajib diperhatikan nasibnya.
“Oleh sebab itu, kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sumrnep agar dapatbya mengusulkan anggaran khusus bagi guru swasta pada APBD Sumenep 2026,” harapnya.
Hairul juga menyinggung kondisi gedung madrasah formal maupun non formal yang kurang layak. Hal itu juga perlu perhatian pemerintah melalui bantuan dana hibah.
Keberadaan guru dan madrasah ini harus mendapat kebijakan yang layak dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. “Sebab kita tahu, peran madrasah terutama di pedesaan sangat terasa. Anak-anak desa jarang sekolah ke kota, jika pendidikan di desa tidak diperhatikan, maka pendidikan kita akan timpang antara kota dan desa,” ujar Hairul. (har/dan)
