JEJAK.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mendorong agar pemerintah memprioritaskan pembangunan infra struktur secara merata di daratan dan kepulauan.
Hal itu disanpaikan Fraksi PAN DPRD Sumenep saat menyampaikan hasil reses III tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna, Selasa (2/9/2025).
“Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di daerah ini,” kata Hairul Anwar, juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumenep.
Pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan generasi muda, tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas.
Kurangnya lapangan kerja yang tersedia, ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya akses terhadap modal usaha menjadi kendala utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, Hairul mendorong pemerintah daerah mengambil langkah-langkah strategis dan terukur dalam mengatasi permasalahan ini.
Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan holistik yang melibatkan semua stakeholder dan didukung oleh komitmen politik yang kuat serta alokasi anggaran yang memadai.
“Infrastruktur yang masih kurang memadai baik sarana dan prasarana maupun modanya sangat diperlukan kehadiran pemerintah daerah sebagai katalisator utama dalam percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,”
Fraksi PAN menilai, kondisi infrastruktur Kabupaten Sumenep saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kualitas jalan yang belum optimal terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan, sistem transportasi laut yang belum terintegrasi dengan baik, hingga akses listrik dan air bersih yang masih terbatas di beberapa daerah terpencil.
“Ketimpangan infrastruktur antara wilayah daratan dan pulau-pulau sekitarnya menciptakan gap pembangunan yang semakin melebar, dimana masyarakat di kepulauan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi,”
Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga berdampak pada menurunnya daya saing ekonomi daerah dan terbatasnya investasi yang masuk.
Hairul menambahkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama kemajuan daerah melalui perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang tepat sasaran, dan koordinasi yang sinergis dengan pemerintah pusat maupun provinsi.
“Pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya konektivitas antar pulau melalui perbaikan dermaga, pengadaan kapal angkutan regular, dan pembangunan jalan penghubung, harus menjadi prioritas utama untuk mengurangi isolasi geografis yang selama ini menjadi penghambat utama,” imbuhnya.
Selain itu, Hairul juga menyinggung soal pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas jaringan listrik, pembangunan sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian, serta perbaikan fasilitas pelabuhan dan bandara. Semua itu menjadi kunci untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Investasi infrastruktur yang terencana dengan baik akan menciptakan efek multiplier yang mendorong pertumbuhan sektor lain, membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (har/dan)
