JEJAK.CO, Sumenep — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal, melainkan upaya menangkap langsung denyut persoalan masyarakat dari akar rumput. Dalam Reses II tahun sidang 2026, berbagai persoalan mendasar kembali mengemuka—dari infrastruktur rusak hingga layanan kesehatan yang belum merata.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Akhmad Jasuli, mengatakan reses merupakan wujud nyata fungsi representasi anggota dewan.
“Ini bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar, dan memperjuangkan aspirasi mereka,” ujar Jasuli dalam rapat paripurna.
Reses yang berlangsung pada 9–16 Maret 2026 itu diisi dengan pertemuan langsung di berbagai daerah pemilihan. Hasilnya, infrastruktur masih menjadi keluhan paling dominan. Warga menyoroti kerusakan jalan penghubung antar-desa, seperti ruas menuju Batuputih yang dinilai menghambat mobilitas ekonomi. Selain itu, kebutuhan drainase di kawasan padat serta minimnya penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi sorotan.
Persoalan dasar lain muncul di wilayah kepulauan, terutama terkait akses air bersih dan pengelolaan sampah. Masyarakat mengusulkan pembangunan sumur bor komunal serta penyediaan fasilitas tempat pembuangan sampah terpadu. Di sektor pertanian, petani meminta normalisasi irigasi dan pembangunan jalan usaha tani guna memperlancar distribusi hasil panen.
Di bidang kesehatan, warga menuntut peningkatan fasilitas puskesmas dan ketersediaan tenaga medis, terutama di wilayah terpencil. Program penanganan stunting juga diminta diperkuat melalui dukungan gizi bagi ibu dan anak serta insentif bagi kader posyandu.
Sementara di sektor pendidikan, aspirasi berfokus pada perbaikan ruang kelas rusak, penyediaan fasilitas digital, hingga peningkatan kesejahteraan guru honorer. Permintaan perluasan program beasiswa bagi siswa kurang mampu juga mengemuka.
Adapun di bidang ekonomi, masyarakat mendorong penguatan UMKM melalui akses permodalan, pelatihan digital, serta bantuan alat produksi. Stabilitas harga hasil pertanian dan ketersediaan pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian.
“Seluruh aspirasi ini adalah mandat rakyat yang akan kami kawal dalam kebijakan anggaran dan regulasi,” kata Jasuli. (har)
