JEJAK.CO, Sumenep – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak bisa ditopang oleh satu sektor atau OPD. Setiap perangkat daerah memiliki peran yang saling berkaitan.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki,” kata Arif, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut dia, sektor UMKM, pertanian, perikanan, investasi, tenaga kerja, pariwisata, infrastruktur, hingga digitalisasi perlu ditempatkan dalam satu arah pembangunan.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, misalnya, berperan dalam pengembangan UMKM, industri dan perdagangan. Adapun sektor pertanian dan perikanan diarahkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga pengolahan dan pemasaran.
Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan membuka peluang investasi. Dinas Tenaga Kerja berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Arif juga menilai pariwisata, ekonomi kreatif dan infrastruktur perlu mendapat perhatian.
Infrastruktur dibutuhkan untuk memperlancar konektivitas dan distribusi barang, sedangkan teknologi digital dapat membuka akses pasar yang lebih luas.
Menurut Arif, perbankan juga perlu dilibatkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) dibutuhkan untuk menyediakan data sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Bappeda, kata Arif, bertugas memastikan berbagai peran tersebut terintegrasi dalam satu arah pembangunan ekonomi.
“Bappeda berperan memastikan seluruh unsur tersebut terintegrasi dalam satu arah pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia meminta OPD saling bertukar data, mengevaluasi program, mengidentifikasi kendala serta memetakan regulasi yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi.
Program yang memiliki sasaran sama juga perlu disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.
Arif berharap Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep nantinya tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan. Roadmap tersebut harus menjadi pedoman bersama bagi pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi dan masyarakat.
“Roadmap ini harus menjadi dokumen bersama yang memiliki arah implementasi yang jelas,” kata dia. (har/*)
