JEJAK.CO. Komisi IV DPRD Sumenep menyoroti Perbedaan data kemiskinan antara Dinsos P3A Sumenep dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
Dalam waktu dekat, Komisi IV DPRD Sumenep akan memanggil ulang dinsos. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi. Rencanyanya pemanggilan itu akan dilaksanakan bulan depan.
Sebelumnya Komisi IV DPRD Sumenep telah menggelar pertemuan dengan Dinsos P3A Sumenep, membahas perbedaan data yang sempat dipersoalkan aktivis mahasiswa
Politisi Demokrat itu menceritakan, dinsos sebelumnya mengaku data tersebut mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), BPS, dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Bappeda Sumenep.
Sehingga, datanya tumpang tindih dan amburadul.
”Sebelum dipanggil (dewan) mereka sudah turun lapangan untuk melakukan perbaikan data,” terang Mulyadi.
Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) meminta dinsos untuk melakukan perbaikan data sejak Ramadan.
Kemensos minta warga yang tidak berhak menerima bantuan sosial (bansos) untuk dihapus dari daftar penerima.
”Sekarang mereka (dinsos) punya istilah data baru. Yakni, data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN),” katanya.
”Sekarang teman-teman pendamping turun ke bawah melakukan perbaikan data,” terangnya.
Mulyadi menegaskan, proses perbaikan data harus segera diselesaikan. Setelah melakukan perbaikan data, dewan akan kembali memanggil dinsos untuk mengetahui data terbaru.
”Tim yang turun informasinya tenaga pendamping program keluarga harapan (PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK),” pungkasnya. (*/rei)
