Jejak.co – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) audiensi ke DPRD Pamekasan, Kamis (20/2/2020). Mereka menyoal pembangunan Polindes yang dikerjakan pada tahun anggaran 2019.
Ketua Gempur Zainal mengatakan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan pada proyek Polindes di Desa Dempo, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Berdasarkan laporan masyarakat ia menduga dana proyek dicairkan secara utuh sebelum proyek selesai.
“Seharusnya jika belum selesai pengerjaannya maka uang proyek tidak boleh diterima rekanan, itu salah dalam aturan,” terang Zainal di ruang Komisi IV DPRD Pamekasan.
Samentara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Saifuddin menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengikuti aturan yang berlaku dalam realisasi proyek tersebut.
Pemerintah tidak mungkin bisa mencairkan dana sebelum pengerjaan selelsai. Sebab dalam proses pelaporan dan pencairan tahap akhir sudah disertakan foto fisiknya.
“Mana kungkin kita bisa bermain dalam hal proyek fisik ini,” bantahnya.
Hanya saja, imbuhnya, di antara 12 proyek fisik di lingkungan Dinas Kesehatan Pamekasan memang ada satu proyek yang didenda akibat tidak selesai pada waktu yang ditentukan.
“Yang melewati batas waktu itu di Tebul Timur. Pengerjaan rehab Pustu, namun sudah didenda,” terangnya.
Semenatra itu Katua DPRD Pamekasan Fathorrahaman menilai bahwa persoalan tersebut selesai. Mahasiswa sudah mendengar langsung jawaban dari dinas terkait.
“Jadi tadi sudah jelas bahwa inspektorat akan membantu memberikan data lengkap soal proyek itu,” katanya singkat.
Ia berharap kepada dinas terkait agar kedepan memberikan peringatan atau teguran pada rekanan yang lambat mengerjakan proyek. Sehingga hal serupa tidak terjadi kembali pada tahun berikutnya.
Penulis : Fahrurrosyi
Editor : Ahmad Ainol Horri
