JEJAK.CO-Pekerjaan bangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Pamekasan hingga akhir tahun 2019 baru 80 persen. Bantuan yang bersumber dari APBN ini total sebesar Rp 2,4 miliar.
Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan Muharram mengakui bahwa hingga saat ini realisasi bentuan tersebut masih 80 persen. Pihaknya menargetkan, akhir tahun ini tuntas. “Ia betul masih 80 persen namun sampai saat ini proses realisasi tetap berjalan,” terangnya Jumat, (13/12/2019).
Pada dasarnya, tugas DPKP kata Muharram sudah selesai, sebab dinas hanya menyampaikan bantuan yang ada pada penerima. Sementara proses pengerjaan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Selain itu, ia mengaku tidak bisa menuntut banyak terhadap masyarakat yang mengerjakan bantuan rumah tersebut. Sebab proses pengerjaan bukan merupakan tangung jawab dinas. “Tugas kami hanya menyampaikan bantuan itu sedangkan batuannya sudah sampai semua ke masayarakat tinggal bagaimana masyarakat mengerjakan,” imbunya.
Pada tahun anggaran 2019, Kabupaten Pamekasan mendapatkan bantuan sebanyak 143 unit RTLH dari pemerintah pusat. Masing-masing unit rumah dianggarkan Rp 17 juta. Pihaknya berkeinginan tahun 2025 RTL di Pamekasan sudan tuntas.
Penulis : Fahrurrosyi
Editor : Ahmad Ainol Horri
