JEJAK.CO – Hasil serap aspirasi Fraksi PAN DPRD Sumenep menemukan banyaknya pelaku UMKM yang terjebak permodalan informal berbunga tinggi.
Keluhan pelaku UMKM ini disampaikan Siti Hosna pada Rapat Paripurna Laporan Serap Aspirasi pada Reses II Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya pelaku UMKM di desa-desa terpencil masih menghadapi kesulitan mengakses permodalan dari lembaga perbankan yang sebenarnya sudah tersedia. Sehinngga pelaku UMKM terjebak pada permodalan ilegal dengan beban bunga tinggi.
“Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi finansial yang menjangkau kawasan pedesaan terpencil,” ungkapnya dalam rapat paripurna.
Untuk mengatasi masalah permodalan bagi UMKM, diperlukan kolaborasi antara bank, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping untuk meningkatkan sosialisasi, memberikan pelatihan literasi keuangan, dan menyederhanakan prosedur akses permodalan bagi UMKM pedesaan.
Fraksi PAN dalam rapat paripurna laporan reses II juga menyebutkan keluhan masyarakat tentang banyaknya jalan akses menuju desa-desa rusak parah.
Kondisi jalan berlubang diperburuk dengan minimnya penerangan jalan. Disebutkan, lebih dari 80 persen ruas jalan antar desa tidak memiliki sistem penerangan yang memadai.
“Kondisi ini berdampak pada masyarakat, termasuk waktu tempuh yang lebih lama, risiko kecelakaan yang lebih tinggi, dan terhambatnya akses terhadap layanan publik serta distribusi kebutuhan pokok,” ujarnya.
“Kami berharap aspirasi masyarakat ini menjadi pertimbangan dalam setiap merumuskan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep, agar reses yang kami gelar tidak sia-sia” pungkasnya. (rei)
