Jejak.co-Puluhan pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam Sumenep (HMPG-S) gelar demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur, Jum’at (30/08/2019).
Mereka protes pernyataan Presiden RI, Joko Widodo ketika melakukan kunjungan ke Desa Nun
Kurus, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa hari kemarin.
Pada kunjungan itu, Presiden RI disuguhi berbagai jenis garam, diantaranya garam impor Australia, garam NTT dan garam Jawa-Madura. Presiden Jokowi Widodo dinilai terlalu cepat memberikan pernyataan karena garam asal Madura yang disuguhkan pada Jokowi diduga telah dimanipulasi.
“Saya rasa Pak Presiden terlalu dini menyimpulkan kualitas garam. Perlu observasi ke Madura biar Bapak Presiden tahu kalau hasil produksi garam Madura tidak seperti yang disodorkan waktu kunjungan di NTT,” ujar koordinator aksi, Dedy Ahmadi.
Dedy, akrab disapa, menyampaikan, Presiden Jokowi perlu mengkaji ulang dan mestinya lebih cermat sebelum mengklaim garam Madura tidak lebih baik dari garam NTT maupun garam impor. Pasalnya, Madura merupakan daerah tertua penghasil garam nasional. “Soal produksi garam, Madura sudah berevolusi dari waktu ke waktu,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, meskipun garam Madura dinilai tidak elok, sehingga tidak masuk dalam garam industri, pemerintah harusnya mencari indikatornya. Sejauh mana pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan terhadap petambak garam.
“Pengawalan dan pembinaan apa saja yang sudah terealisasi terhadap petambak. Saya kira peran pemerintah untuk menyejahterakan petambak garam masih kurang optimal,” katanya.
Maka dari itu, sebagai wakil dari suara rakyat Madura, mereka mendorong DPRD setempat agar meminta pemerintah pusat dan pihak terkait untuk segera meminta maaf kepada seluruh masyarakat petambak garam Madura atas pernyataannya mengenai sample yang dinilai tidak sesuai dengan kualitas garam Madura yang sebenamya.
“Kami meminta Pak Presiden (Joko Widodo) untuk turun ke lapangan (Madura, Sumenep, red.), kroscek kualitas garam Madura secara Iangsung,” lantang Dedy membacakan salah satu tuntutannya.
Mereka berharap pemerintah agar secepatnya memberikan dukungan, salah satunya dengan menfasilitasi sarana dan prasarana bagi petambak garam, baik dalam bentuk teknologi maupun inovasi lainnya, yakni meningkatkan produksi garam secara kualitas juga kuantitas.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta kepastian harga melalui penetapan HPP agar menjadi dorongan bagi petambak dalam memproduksi garam yang bagus.
Ketua DPRD Sumenep Sementara Abdul Hamid Ali Munir menyambut baik aksi massa. Politisi dari partai PKB itu menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat, pihaknya menyatakan siap untuk mengawal suara masyarakat. “Meskipun hal itu butuh waktu, kami siap mengawal dan menyuarakan,” katanya tegas.
Penulis : Mazdon
Editor : Haryono
