JEJAK.CO – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo optimis tren investasi di kabupaten ujung timur Pulau Madura terus naik. Sehingga target investasi tahun ini terealisasi.
Bupati Sumenep optimis target investasi 2024 terealisasi. Sebab, berdasarkan nilai investasi tahun 2023 mencapai 2,1 triliun.
Berdasarkan data Dinas Penanam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep, nilai investasi pada 2023 mencapai Rp2.101.692.051.534,-. Angka ini naik dibandingkan dengan nilai investasi di tahun 2022 yaitu Rp1.777.132.906.067,-.
Kepala DPMPTSP Sumenep R. Abd. Rahman Riadi mengungkapkan, target investasi tahun 2024 di Sumenep mencapai Rp2,5 triliun. Dirinya menilai, investasi tersebut sangat mungkin dicapai di tahun 2024. Mengingat, kenaikan nilai investasi pada 2023 cukup signifikan.
“Kami menargetkan realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp2,5 triliun. Mudah-mudahan bisa terpenuhi, yang salah satunya karena beberapa kebijakan kemudahan kepada pengusaha dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)” kata Rahman, Sabtu (29/6/2024).
Disebutkan, terdapat 12.048 izin usaha per 28 Juni 2024. Dirinya meyakini bahwa pada Desember nanti angka permohonan izin usaha akan terus bertambah.
Selama ini Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo terus mendorong dan memotivasi pelaku UMKM terus berkembang dan mengurus izin atas usaha yang dijalankan.
“Selain itu, sektor pariwisata yang terus dipicu untuk meningkatkan sektor ekonomi. Dan untuk saat ini juga peningkatan ekonomi ke depan bisa tercapai apabila situasi perpolitikan aman,” kata mantan Kepala BPBD tersebut.
Untuk itu, Bupati Fauzi terus membuka ruang kepada para investor atau pengusaha supaya mengembangkan usahanya di Kabupaten Sumenep. Bahkan untuk itu, saat ini sudah ada Perbup yang mengatur kemudahan investasi.
“Misalnya terkait insentif pengusaha agar ada pengurangan retribusi dan pajak, sehingga ada daya tarik pengusaha untuk tanam investasi di Kabupaten Sumenep,” terang dia.
Selain regulasi, kata Rahman, Bupati Fauzi selalu menekankan agar pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) dipermudah dan terus ditingkatkan. Terbukti, dari yang awalnya terdapat 100 unit layanan, sekarang sudah ditambah menjadi 223 layanan.
“Jadi hampir semua layanan ada di MPP guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujarnya. (*/rei)
