JEJAK.CO – Lambannya pencairan anggaran untuk program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Sumenep disorot Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Program BUMDesma ini telah dianggarkan pada APBD Sumenep tahun anggaran 2023, yang melekat di DMPD setempat.
Ada dua BUMDesma yang mestinya mendapatkan kucuran anggaran sebesar total Rp 310 juta. Kedua BUMDesma itu Kecamatan Batuan dan Sapeken yang masing-masing mendapar Rp 155 juta.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep Suroyo mempertanyakan lambannya pencairan dana program tersebut. Seharusnya Pemkab Sumenep merealisasikan anggaran secara tepat waktu agar dana itu berguna bagi masyarakat.
“Anggaran itu kan untuk perekonomian desa, maka lebih cepat lebih dirasakan manfaatnya. Apalagi anggaran itu sudah disediakan sejak tahun lalu, mestinya sudah dirasakan saat ini oleh desa-desa yang menjadi sasaran program,” kata Suroyo, Selasa (12/3/2024).
Politisi Partai Gerindra dari Dapil VI itu menilai, lambannya pencairan program BUMDesma akan berdampak pada pembangunan. Apalagi program tersebut diproyeksikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep mengakui kelambatan pencairan dana program BUMDesma. Dinas berjanji akan cair tahun ini. Namun d<span;>ana itu tidak dapat dicairkan pada APBD murni 2024. Pencairan dana tersebut masih menunggu perubahan anggaran keuangan (PAK) 2024.
“Bantuan keuangan tersebut tidak ditentukan untuk apa saja, tidak cair karena kesalahan teknis waktu itu, tahun ini insya Allah bisa cair,” terang Kepala Bidang (Kabid) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD Sumenep Fadholi.
Fadholi menjelaskan, BUMDesma BUMDesma di Kecamatan Batuan mengembangkan bisnis pertanian. Sedangkan BUMDesma di Kecamatan Sapeken mengembangkan bisnis perikanan. Keduanya sudah berbadan hukum. (rei)
