JEJAK.CO, Sumenep – Isu kemiskinan di Kabupaten Sumenep menjadi pusat perhatian semua kalangan. Sebab, angka kemiskinan di ujung timur pulau Madura ini berada di posisi nomor tiga se Jawa Timur.
Meski angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep tetap berada di posisi ketiga, dalam setiap tahunnya, mengalami mengalami penurunan.
Terbaru, angka kemiskinan di Sumenep, yakni 2024 turun menjadi 17, 78 persen. Sebelumnya, saat Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah (Nyai Eva) dilantik pada Februari 2021, angka kemiskinan Sumenep sebanyak 20,51 persen.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumenep Nyai Eva. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan di tahun 2024 merupakan salah satu yang terbaik di Jawa Timur.
“Nilai investasi juga naik dari Rp1,1 triliun di tahun 2012 dan pada 2023 menjadi 2,1 triliun,” ujarnya.
Nyai Eva menambahkan, program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep selama tiga tahun lebih juga mampu mengubah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Sumenep. Dalam dua tahun terakhir TPT di bumi Sumekar ini terendah di Jawa Timur, yakni sebesar 1,71 persen.
Kerja Pemkab Sumenep dengan semua stakeholder, lanjut Nyai Eva, telah membuahkan hasil yang nyata. Meski banyak kelemahan, namun ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain mampu menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, pemerintah daerah juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep hingga mencapai 5,35 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep ini di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional, bahkan tertinggi di kawasan Madura Raya.
“Dengan berbagai upaya, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Sumenep juga terus meningkat. Pada 2021 kunjungan wisata sebanyak 248.158. Tahun 2023 wisatawan manca negara maupun nusantara meningkat menjadi 1.388.922 pengunjung,” ungkapnya
“Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sumenep juga terus meningkat. Jumlah UMKM pada 2021 sebanyak 281.467. Jumlah itu kemudian berkembang menjadi 282.712 UMKM pada 2023,” ujar Nyai Eva.
Semua capaian Pemkab Sumenep merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan semua pihak. Pemerintah selama ini menerapkan konsep pentahelix, yakni sinergi dari unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media.
Nyai Eva menegaskan bahwa membangun Sumenep berbeda dengan daerah lain. Karena Kabupaten Sumenep memiliki banyak kepulauan, sementara sementara kekuatan APBD Sumenep terbatas.
“Tidak cukup membangun Sumenep hanya mengandalkan APBD sebesar Rp 2 triliun lebih, sehingga butuh sinergi dengan stakeholder,” pungkasnya (rei)
