JEJAK.CO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengaku tidak punya anggaran untuk melakukan pembebasan lahan area pembangunan bandara penerbangan perintis di Pulau Masalembu.
Solusinya, Pemerintah Kota Keris menganggarkan untuk pelabuhan udara untuk pesawat amfibi.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumenep Agustiono Sulasno menceritakan awal mula rencana pembangunan bandara yang gagal terlaksana di Dusun Landasan Desa Sukajeruk Kecamatan/Pulau Masalembu karena 3 opsi yang ditawarkan oleh pihak PT Elnusa tak bisa dipenuhi.
“Proses sudah kita laksanakan, proses komunikasi dan koordinasi sudah kita laksanakan. Endingnya, ada tiga opsi yang disarankan oleh L-Nusa,” ungkap Agus kepada Jejak.co, Kamis (12/12/2019), ditemui di kantornya.
Saran yang pertama adalah sewa lahan, dimana setiap tahun, PT Elnusa mengajukan anggaran dalam kisaran antara Rp 500 sampai Rp 600 juta. Padahal, utara Agus, sudah diketahui bersama bahwa bandara perintis Masalembu ini adalah untuk pelayanan publik, “adalah perintis, yang notabene bukan komersil,” katanya. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep katanya sulit untuk bisa merealisasikannya.
Kedua, PT Elnusa menginginkan agar Pemkab Sumenep bersedia membebaskan lahan bandara perintis itu dengan cara dibeli.
“Tanahnya dibeli, dengan luasan segitu besar, yang pasti Pemda (Pemkab, red) masih tidak punya anggaran untuk membeli,” ujarnya.
Pilihan ketiga adalah dengan ‘jalan’ tukar guling. “Nah, ya sama aja, kan. Berarti Pemda harus mengeluarkan uang begitu besar dulu, baru bisa pakai itu,” lanjut dia memaparkan.
Kata Agus, jangankan untuk membeli, andai lahan tersebut dipasrahkan kepada Pemkab Sumenep untuk dikelola pun pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dan waktu yang tidak sebentar. Sebab memerlukan banyak pembenahan.
“Kondisi existing-nya masih harus kita overlap. Iya, kan. Harus banyak pembenahan, terus ada pemagaran, ada ruang tunggu. Ini masih banyak fasilitasnya yang perlu diselesaikan. Sehingga, kalaupun itu ada kerjasama, prosesnya tidak akan bisa satu tahun selesai,” tutur dia.
Jalan keluarnya, Pemkab Sumenep berencana akan membuat pelabuhan untuk pesawat amfibi. Lebih lanjut Agus mengungkapkan bahwa tahun ini Pemkab Sumenep sedang menganggarkan FS (feasibility study, red) untuk mencari lokasi strategis pembangunan bandara laut tersebut.
“Lokasi-lokasi mana yang kira-kira bisa untuk dibangun water bus. Sehingga ke depannya, solusi awal, kita pakek penerbangan amfibi. Satu sisi bisa landing di laut, satu sisi bisa landing di darat,” pungkasnya.
Penulis : Mazdon
Editor : Ahmad Ainol Horri
