Berkonflik, Nelayan Tiga Kecamatan Sepakat Lakukan Pengukuran Wilayah – Jejak


logo

Berkonflik, Nelayan Tiga Kecamatan Sepakat Lakukan Pengukuran Wilayah

Rabu, 15 Januari 2020 - 19:00 WIB

1 bulan yang lalu

Perwakilan nelayan Talango saat menyampaikan aspirasinya (Foto/Mazdon)

JEJAK.CO – Perwakilan nelayan yang ada di wilayah Kecamatan Gapura, Dungkek, dan Talango, Kabupaten Sumenep menduduki gedung rapat Mapolres setempat, Rabu (15/1/2020) siang. 

Mereka diundang oleh pihak Polres Sumenep terkait konflik berkepanjangan antara nelayan yang ada di Kecamatan Dungkek yang menangkap ikan menggunakan sarkak (jaring kepiting) dengan nelayan di wilayah Kecamatan Gapura dan Talango yang beroperasi menggunakan jaring tradisional (bubu).

Nelayan Dungkek yang menangkap ikan menggunakan sarkak diduga telah memonopoli penghasilan dari nelayan Kecamatan Gapura dan Talango karena melewati batas wilayah penangkapan.

Pantauan Jejak.co, kegiatan mediasi yang dinamakan focus group discussion (FGD) berlangsung alot namun dapat dikendalikan.

Selain dihadiri perwakilan nelayan di tiga kecamatan, Polres Sumenep juga mengundang Dinas Kelautan, Dinas Perikanan, syahbandar, Forkopimda, danramil, kapolsek di masing-masing kecamatan.

“Hasilnya, akhirnya diputuskan bahwa hukum itu sudah ada terkait mana wilayah nelayan yang dibolehkan menggunakan alat sarkak, dan mana yang bubu,” jelas Kapolres Sumenep AKBP Deddy Supriadi, Rabu (15/1/2020), saat diwawancari usai mediasi.

Jadi, sambung Deddy, ada kesepakatan antara nelayan Dungkek, Gapura, dan Talango untuk melakukan pengukuran ulang di lapangan. Karena harus ada kejelasan mengenai batas wilayahnya.

Seluruh undangan berfoto bersama usai kegiatan mediasi (Foto/Mazdon)


“Apakah ini wilayah 1A, ini 1B, mana batas-batasnya harus diperlihatkan, ataupun ada tanda-tandanya. Supaya tidak ada pelanggaran kedepannya,” terangnya.

Disampaikan, tidak boleh ada satu desa yang diunggulkan dari desa yang lain. Semua desa katanya harus mempunyai hak dan status yang sama demi kebaikan dan ketertiban bersama.

Diantara hasil mediasi tersebut juga merekomendasikan agar nelayan yang menggunakan alat sarkak, untuk sementara waktu tidak diperbolehkan beroperasi di kawasan yang status kewilayahannya masih abu-abu.

“FGD tadi itu adalah langkah preentif, dan nanti preventifnya setelah kita terjun ke lapangan, menentukan batas-batas wilayah operasi dengan cara memasang tanda-tanda batas kawasan operasi masing-masing wilayah,” paparnya.

Ditanyakan, kapan itu akan dilaksanakan? Deddy menjawab masih menunggu laporan dari BMKG sampai cuaca membaik. “Masih menunggu laporan cuaca dari BMKG, kalau sudah membaik, segera kita lakukan,” pungkasnya.

Penulis: Mazdon
Editor: Ahmad Ainol Horri


Baca Lainnya