Jejak.co, Jakarta: Setelah terpilih kembali menjadi Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan mulai menjalankan perannya awal 2019 hingga akhir 2020. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut hal tersebut merupakan bentuk nyata kepercayaan komunitas internasional atas peran Indonesia menjaga perdamaian dunia.
“Dipercayanya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu prestasi besar Indonesia di kancah internasional. Pemerintahan Presiden Jokowi berhasil meyakinkan kepada negara-negara di dunia, bahwa Indonesia mampu memegang peran penting dalam menjaga perdamaian dunia,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (9/11/2018).
Saat berdiskusi dengan para akademisi dari Victoria University of Wellington, dirinya menegaskan politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk membangun dunia yang damai, bebas dari konflik dan permusuhan. Selain itu juga untuk mewujudkan dunia yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian.
“Sejarah mencatat bahwa Indonesia selalu menampilkan citra bangsa yang cinta damai. Karena itulah Indonesia selalu bersedia berperan aktif menjaga perdamaian dunia, sejalan dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif,” ujarnya.
Menurutnya Indonesia merupakan negara yang sangat peduli dengan perdamaian. Sebagai bangsa yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan kepercayaan, Indonesia telah terbukti mampu menjadi bangsa yang toleran dan penuh kedamaian.
“Indonesia yang sangat majemuk dapat tumbuh menjadi negara demokrasi dan terhindar dari perpecahan, karena mempunyai platform bersama yang bernama Pancasila. Pancasila menjadi payung dalam melindungi kemajemukan masyarakat Indonesia. Sehingga, kelompok mayoritas dan minoritas dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai,” urainya.
Lebih jauh, dirinya juga menuturkan setelah 20 tahun mengalami reformasi, Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India.
Indonesia berhasil menyelenggarakan empat kali pemilu legislatif, tiga kali pemilihan presiden langsung, dan ratusan kali pemilihan kepala daerah langsung secara demokratis, damai, dan tanpa gejolak yang berarti.
“Dengan pemilu yang demokratis terbentuk pemerintahan yang legitimate dan stabil, sehingga agenda pembangunan dapat dijalankan. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 5 persen pertahun, kesejahteraan masyarakat meningkat, jumlah penduduk miskin turun setiap tahun, kini tinggal sekitar 26 juta orang atau 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia,” ungkapnya.
Bamsoet menjelaskan salah satu unsur penting dalam demokrasi adalah kebebasan dan kesetaraan dalam masyarakat. Di Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang.
“Pers sebagai pilar keempat demokrasi tumbuh menjadi saluran yang efektif bagi penyampaian kritik kepada pemerintah, lembaga perwakilan dan lembaga-lembaga lainnya. Kelompok-kelompok sipil berkembang pesat dan berperan dalam setiap penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyusunan undang-undang,” ujarnya.
Tak hanya itu, menurutnya pengangkatan pejabat publik semuanya dipilih oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
Di Indonesia terdapat lembaga semi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan bagi masyarakat, antara lain Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi Publik, Ombusman, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Kepolisian, serta Komisi Kejaksaan.
“Indonesia juga berhasil melaksanakan otonomi daerah. Dulu pertumbuhan ekonomi hanya ada di Jakarta dan sekitarnya, sekarang banyak daerah yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Otonomi daerah menjadi solusi bagi ancaman perpecahan, sekaligus dapat menciptakan pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa dengan demokrasi dan ekonomi yang stabil, Indonesia tampil di dunia internasional dengan penuh percaya diri. Banyak prakarsa yang dilakukan Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Sejak 2008 Indonesia memelopori Bali Democracy Forum yang diikuti 20 negara guna memperkuat kapasitas dan institusi demokrasi di negara-negara Asia. Indonesia juga aktif mengambil peran dalam isu-isu perdamaian dan kemanusiaan, seperti penyelesaian konflik di Mindanau Pilipina Selatan, Myanmar, Afganistan, serta Palestina.
“Selain itu, Indonesia aktif dalam forum-forum ekonomi internasional, seperti IMF, World Bank, APEC, World Economic Forum, AFTA, NAFTA. Baru-baru ini Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 yang dikuti 4.000 orang lebih dari 189 negara di seluruh dunia,” ungkapnya.
Bamsoet menambahkan, DPR RI ikut aktif memperkuat peran diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional, baik bilateral maupun multilateral. DPR berhasil membangun hubungan yang baik dengan parlemen negara-negara di dunia.
Menurutnya hubungan yang baik itu sangat penting guna membangun saling pengertian terutama terkait dengan isu-isu seputar keamanan, perdamaian, kelautan, dan lingkungan.
“Sebagai komitmen menjalankan idelogi Pancasila dan amanat pembukaan UUD 1945, DPR selalu aktif di berbagai organisasi internasional untuk menyuarakan toleransi dan perdamaian dunia. Antara lain dalam forum Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta masih banyak lagi forum parlemen dunia lainnya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara ini Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Tantowi Yahya, Dewi Fortuna Anwar, Anggota Partai Golkar DPR RI Mukhamad Misbakun dan Ahmadi Noor Supit, Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Akbar Faisal, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu, serta Staf Khusus Ketua DPR RI Yahya Zaini dan Yorrys Raweyai.
Sementara dari Victoria University of Wellington hadir antara lain David Capie, Malcolm McKinnon, Roberto Rabel, Manjeet Pardesi, Terrence O’Brien, Jim Rolfe, Peter Rider, serta Eva Nisa.
