Jejak.co – Di tengah wabah virus corona (Covid-19), Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur kabarnya akan memberikan paket bantuan sosial (Bansos) terhadap 22 ribu nelayan kepulauan Kabupaten Sumenep.
Hal itu diketahui pada saat rapat antara Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep dan Dinas Perikanan setempat. Berdasarkan hasil koordinasi Dinas Perikanan Sumenep dengan Provinsi Jawa Timur, bantuan tersebut hanya untuk wilayah kepulauan.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Holik saat mengetahui kabar tersebut protes. Ia meminta usulan basos Dinas Perikanan yang hanya diperuntukkan para nelayan kepulauan untuk direview kembali.
“Karena berbicara dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya nelayan yang berada di kepulauan tapi juga para nelayan sepanjang pesisir pantai se Kabupaten Sumenep,” tandas politisi Garindra itu.
Bansos yang hanya diperuntukkan untuk nelayan kepulauan dinilai diskriminatif. Sebab, nelayan yang ada di Sumenep bukan hanya di wilayah kepulauan, namun di daratan juga banyak.
“Sejak kapan ada kebijakan yang mendikotomi nelayan daratan dan kepulauan? dan menilai kebijakan tersebut diskriminatif terhadap nelayan non kepulauan,” kata Holik penuh tanda tanya.
Seharusnya, bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 tidak hanya difokuskan di kepulauan. Tapi juga diberikan kepada nelayan di darat.
Pihaknya meyakini solidaritas dan empati nelayan kepulauan pasti mau berbagi terhadap nelayan lainnya.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep Hamdan juga menyampaikan hal serupa. Semestinya Dinas Perikanan Sumenep juga mengusulkan nasib para nelayan yang berada di sepanjang pesisir Sumenep, bukan hanya kepulauan.
“Berbicara dampak, saya kira tidak saja hanya mareka yang ada di kepulauan. Pasti juga termasuk para nelayan yang ada di sepanjang daratan pesisir,” ujarnya.
Semua jenis bantua baik yang berasal dari pusat, provinsi, dan kabupaten sendiri harus tepat sasaran, tidak tumpang tindih sehingga mampu mengcover semua lapisan masyarakat yang terdampak pendemi Covid-19.
Penulis : Haryono
Editor : Ahmad Ainol Horri
